Puasa Arofah, berpuasa ketika jamaah haji sedang wukuf di Arofah

26 11 2009

Ayo.. Selamat berpuasa Arafah Hari ini bagi yang melaksanakan

Update : 26-11-2009

Puasa Arofah, berpuasa ketika jamaah haji sedang wukuf di Arofah

Puasa Arafah merupakan salah satu amalan yang paling afdhal dan salah satu amalan yang dilebihkan oleh Allah SWT dari amalan-amalan shalih lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasululllah SAW bersabda :

“Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa Assyura (10 Muharram) menghapuskan dosa setahun yang lalu”. (HR. Muslim)

Jelas dalam hadits tersebut Rasulullah SAW menjelaskan mengenai keutamaan Puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun sebelum dan sesudahnya, namun dosa yang dimaksud di sini bukanlah dosa besar, melainkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh umat muslim. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa umat muslim yang dihapuskan dosanya adalah mereka yang tidak pernah melakukan dosa besar. Sedangkan mereka yang melakukan dosa besar, dosa-dosa kecilnya tidak dapat terhapus, sebelum ia melakukan taubatan nasuha.

Keutamaan yang lainnya, hari arofah adalah waktu mustajabnya do’a. Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sebaik-baik do’a adalah do’a pada hari Arofah.” [HR Tirmidzi]

Maksudnya, inilah doa yang paling cepat dipenuhi atau terkabulkan. Jadi hendaklah kaum muslimin memanfaatkan waktu ini untuk banyak berdoa pada Allah. Do’a ketika ini adalah do’a yang mustajab karena dilakukan pada waktu yang utama.

 

 





STOP PENYIDIKAN

12 11 2009

Update : 09-11-2009

STOP PENYIDIKAN

stop penyidikan

 

Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution mengisyaratkan akan merekomendasikan agar kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dihentikan. Dua pejabat nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi ini dijerat delik penyalahgunaan wewenang dan peme­rasan dengan bukti-bukti yang lemah.

“Apakah perkara yang masih ada missing link-nya bisa dibawa ke peng­adilan?” kata Buyung kemarin. “Buat apa buang waktu, tenaga, pikiran, dan mengecoh masyarakat.”

Todung Mulya Lubis, anggota tim bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memverifikasi kasus itu, juga menilai tuduhan polisi me­mang Iemah dan penuh lubang. “Masih banyak pertanyaan yang belum terja­wab,” ujarnya. “Kalau cuma berdasar petunjuk yang tidak meyakinkan, kami agak khawatir dan ragu.”

Diberi waktu kerja dua pekan sejak dibentuk pada 2 November lalu, Tim 8 telah memanggil  sejumlah orang dan pejabat untuk dimintai keterangan. Hari ini mereka akan memberikan Ia­poran dan rekomendasi sementara kepada Presiden.

Jika memang Tim 8 meminta ka­sus yang diduga penuh rekaya­sa itu disetop, publik tentu ber­harap Presiden mau mende­ngarnya. Tempo

yang janggal dalam kasus KPK





Adik Susnopun Sempat Dianggap Yulianto

12 11 2009

Update : 09-11-2009

Adik Susnopun Sempat Dianggap Yulianto

“Di Surabaya, jejaknya terendus, lalu terputus”.

SURABAYA — Aliran dana dari peng­usaha Anggoro Widjojo yang dijatah­kan untuk pejabat Komisi Pembe­rantasan Korupsi masih terputus di Yulianto. Hingga kemarin, orang yang disebut Ary Muladi sebagai utusan terakhir untuk mengirim uang kepada orang KPK itu terus di­cari-cari, termasuk oleh pars jurnalis.

Penelusuran jejak Yulianto ke­marin mengantar Tempo ke sebuah rumah di kompleks Darmahusada Permai III Blok V Nomor 411/19, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Menurut pu­sat informasi 118, rumah bernomor telepon 0315943xxx itu tercatat milik Yulianto.

Tapi ketua rukun warga setem­pat. Prapto Wardoyo. mengung­kapkan. nomor telepon rumah itu sudah berganti menjadi 0315933xxx. Penghuninya keluar­ga Kho Yohanes Kosuma asal Ter­nate. Istri Yohanes, Tjie Lenny Tjie­manto, mengatakan keluarganya merupakan pemilik sah rumah itu.

Menurut Lenny, rumah itu semu­la memang milik Yulianto. Pria itu pernah menyulap rumah menjadi tempat usaha konfeksi yang dikelola istri keduanya.

Keluarga Yohanes membeli ru­mah itu sekitar sepuluh tahun si­lam. Tapi Lenny mengaku tak per­nah mengenal Yulianto. Soalnya keluarga Yohanes membeli rumah itu dari istri kedua Yulianto. Lenny pun mengaku lupa nama istri Yuli­anto itu. “Yang bertransaksi dengan dia, adik saya,” katanya beralasan.

Setelah bertemu dengan tim pencari fakta bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jumat lalu, Ary Muladi kembali menegaskan bahwa Yulianto bukan sosok fiktif. “Saya kenal dia sejak 1999,” kata tersangka kasus penggelapan uang Anggodo Widjojo, adik Anggoro, itu.

Ary menerangkan ciri-ciri fisik Yulianto, antara lain alis lures cen­derung naik pada ujungnya, pribu­mi tapi seperti orang Tionghoa, ber­kulit bersih, dan berbadan atletis.

Pelacakan atas jejak Yulianto ju­ga mengarahkan Tempo kepada se­orang pengusaha properti di Su­rakarta. “Ia lebih tinggi dari Ary Muladi,” kata sumber di Jakarta. “Mobilitasnya tinggi.”

Memanfaatkan petunjuk itu, Tempo menemukan pria bernama Yulianto Wibowo Kusumo, warga kawasan Purwotomo, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan. Dia menjabat Ketua Real Estate Indonesia Surakarta. Pria 42 tahun ini ternyata adik ipar Kepala Ba­dan Reserse Kriminal (nonaktif) Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Susno Duadji.

“Saya lama sekali tidak kenal Ary.” Dia mengaku baru tahu sosok Ary dari media elektronik. “Ciri-ci­ri yang dikatakan Ary berbeda (de­ngan saya), kan?” kata lelaki berperawakan ramping, berkulit pu­tih, berkacamata, dan bertinggi ba­dan sekitar 160 sentimeter

Sebagai pengusaha properti, adik ipar Susno ini mengaku tak pernah berurusan dengan orang-orang KPK. “Apalagi kakak saya Kabares­krim Polri. Mana berani saya mela­kukan perbuatan melawan hukum,”ujar dia. • Tempo





DPR Ingin Pertemukan KPK, Polisi dan Jaksa

12 11 2009

Update : 09-11-2009

DPR Ingin Pertemukan KPK, Polisi dan Jaksa

 

JAKARTA — Komisi III Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu nanti, akan mencoba mempertemukan Komisi Pemberantasan Ko­rupsi, Kepolisian RI, dan Ke­jaksaan Agung. “Semoga se­muanya bisa hadir,” kata Ke­tua Komisi III Benny K. Har­man kemarin.

Menurut Benny, pertemu­an itu akan menjadi ajang bagi ketiga lembaga penegak hukum tersebut untuk saling memberikan klarifikasi coal kisruh yang akhir-akhir ini mencuat. “Mudah-mudahan ada titik temu,” ujarnya.

Benny juga membantah ha­nya menyediakan panggung bagi Poiri dalam rapat dengar

pendapat Kamis lalu. Menu-rut dia, Komisi Hukum sudah memberikan porsi yang sama dan adil kepada Komisi Pem­berantasan Korupsi.

“Dengan KPK malah dua hari. kalau kemudian (rapat dengan Polri) diliput televisi secara live, kami kan tidak tahu,” ujar Benny.

Sejumlah pihak menilai rapat DPR dengan Polri yang berlangsung hingga dinihari tersebut seperti memberikan panggung kepada Polri. Saat itu Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memang dengan leluasa me­nyangkal tuduhan adanya rekayasa dalam pengusutan kasus wakil ketua nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

Di forum itu, Jenderal Hen­darso pun melancarkan se­rangan balik terhadap KPK. dengan membeberkan infor­masi versi polisi. Sepanjang memberi penjelasan, Hendar­so berkali-kali mendapat te­pukan anggota Dewan.

“DPR sebagai perwakilan rakyat cenderung tiarap. Ada apa ini?” kata Anies R Baswe­dan, anggota tim pencari fakta yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. me­nanggapi sikap lunak DPR itu. “Ya, pantas. Karena di sana (DPR) banyak kasus korupsi,” kata pengamat politik Univer­sitas Indonesia. Arbi Sanit.

Menanggapi komentar mi­ring itu, Benny mengatakan anggota Komisi III bukan pe­nyidik. Anggota Dewan ha­nya bertanya seputar kebi­jakan polisi dan kasus yang melibatkan pejabat polisi yang menjadi isu aktual. “Kalau pertanyaan tidak me­nyentuh dan tidak mengenai lantung’ persoalan, itu hak dan posisi masing-masing (anggota),” kata Benny.

Pembelaan diri juga datang dari anggota Komisi III,Ah­mad Yani. Dia mengatakan dalam rapat tersebut is sem­pat mengkritik kepolisian. “Saya kan bilang, kalau ada oknum, kami minta dibersihkan,” ujarnya. • Tempo





KPK Diminta Angkat Penyidik Sendiri

12 11 2009

Update : 09-11-2009

KPK Diminta Angkat Penyidik Sendiri

 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi sudah saatnya memiliki kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri. Kewenangan itu semakin dibutuhkan seiring de­ngan mencuatnya konflik KPK de­ngan Kepolisian RI dalam kasus dugaan kriminalisasi pemimpin nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

“(Dalam kasus kriminalisasi) in­dependensi KPK menjadi teran­cam,” kata mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas kepada Tempo di Jakarta kemarin. “Sudah saatnya dicoba mengingat kondisi sekarang.”

Erry mengakui rekomendasi agar mengangkat penyidik sendiri di lu­ar kepolisian muncul dari Direkto­rat Penelitian dan Pengembangan KPK pada masa kepemimpinan­

nya. Rencananya penyidik itu akan dilatih secara khusus untuk mena­ngani kasus-kasus korupsi. Hingga saat ini semua penyidik KPK her­asal dari kepolisian, sedangkan te­naga penuntut dari kejaksaan.

Ia menilai usulan strategis itu bi­sa dilakukan saat ini. “Inn soal ke­beranian pimpinan KPK sekarang saja.”

Wakil Ketua KPK Waluyo meng­akui adanya wacana memasukkan wewenang merekrut penyidik da­lam draf perubahan Undang-Un­dang KPK. Bahkan muncul waca­na penyatuan seluruh komponen pemberantasan korupsi di KPK. Namun, menurut dia, untuk saat ini rekrutmen sulit dilaksanakan. “Peraturan perundangannya be­lum memadai,” kata Waluyo, yang pada masa kepemimpinan Erry menjabat deputi pencegahan.

Adapun Wakil Ketua Komisi Hu­kum Dewan Perwakilan Rakyat Tjatur Sapto Edy mendukung usul­an KPK bisa merekrut penyidik sendiri dengan status pegawai ne­geri. “Supaya KPK bisa lebih inde­penden,” ucapnya. Tapi politikus Partai Amanat Nasional ini khawa­tir hal itu akan memunculkan per­saingan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan semakin terbuka.

Tjatur pun berpendapat, hams dipertimbangkan pula penambah­an beban keuangan negara untuk belanja pegawai KPK. Ia mengang­gap KPK adalah lembaga ad hoc yang bersifat sementara. “Secara kepegawaian harus dipertimbang­kan masak-masak oleh Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara,” ujarnya. • Tempo





Seribuan Pendukung KPK Gelar Orasi

12 11 2009

Update : 09-11-2009

Seribuan Pendukung KPK Gelar Orasi

“ Lagu Cecak Nguntal Boyo (Cicak Menelan Buaya) dua kali dilantunkan”

JAKARTA — Seribu lebih mas­sa pendukung Komisi Pem­berantasan Korupsi kemarin pagi sampai siang tumpah ruah di Bundaran Hotel In­donesia, Jakarta Pusat. Me­reka, yang berasal dari ber­bagai elemen, menggelar ak­si damai berupa pertunjukan musik yang diselingi orasi antikorupsi sejumlah tokoh.

Hampir seluruh peserta acara bertema “Indonesia Hebat tanpa Korupsi Nege­riku Cintaku”, yang dimo­tori oleh aktivis Cinta Indo­nesia Cinta KPK (Cicak), itu berbusana serba hitam seba­gai simbol berkabung atas kasus dugaan kriminalisasi dua pemimpin nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Sisanya mengenakan ikat kepala hitam dan pita hitam di lengan mereka.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) mengusung tema “‘Ilinjukkan Kemuakan terhadap Korup­si” dalam aksi itu. “Ini pesan yang kami sampaikan pada aksi damai hari ini,” kata M. Fadjroel Rachman, mantan aktivis 1978 yang mewakili Kompak, di sela-sela aksi. Menurut dia, pemerintah ter­kesan tak peduli terhadap ak­si rakyat itu. “Karen seha­rusnya Presiden berada di de-pan bersama kami untuk mendukung aksi ini.”

Orasi mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapa­mekas menghangatkan sua­sana. “Ini adalah aksi solida­ritas, tak ada maksud apa­apa tapi untuk mendukung pemberantasan korupsi,” ujar Erryy.

Di antara para aktivis, mahasiswa, peneliti, dosen, karyawan, seniman, jurnalis, serta masyarakat awam yang hadir, terdapat peng­amat politik Eep Saefulloh Fatah, Yudi Latief, Adi S. Massardi, ahli komunikasi politik Effendi Gazali, serta penyair Tulus Wijanarko. Adi S. Massardi, bekas juru bicara Presiden Abdurrah­man Wahid, kembali mem­bacakan puisi berjudul “Ne­geri Para Bedebah”.

Di deretan penyanyi, ter­dapat Slank, Oppie Andares­ta, Kadri-Jimmo The Primes of Rhythm (KJP), Efek Ru­mah Kaca, dan rapper Kill The DJ. Pemusik gaek Debby Nasution dari Gank Pegang­saan tampil bersama KJP. Lagu rap berlirik bahasa Ja­wa, Cecak Nguntal Boyo (Ci­cak Menelan Buaya), dua ka­li dilantunkan Kill The DJ.

Presenter Indra Bekti membuat acara semakin me­nyenangkan. Sesekali konser diselingi orasi dari Erry dan Eep. Slanker—sebutan un­tuk para penggemar fanatik Slank—berjubel di depan panggung bersama peserta’ lainnya. Mereka bersema­ngat menyanyikan bait-bait lagu bertema antikorupsi.

Acara berpusat di pang­gung sederhana di sisi barat Bundaran Hotel Indonesia. Sejak pagi sekitar pukul 08.00 aksi menyedot perhati­an warga Jakarta yang melin­tas di sana. Arus lalu lintas pun terhambat. Aksi ini ditu­tup sekitar pukul 11.00 WEB dengan pawai antikorupsi dari Bundaran Hotel Indone­sia menuju kantor KPK di Ja­lan H R. Rasuna Said, Ku­ningan, Jakarta Selatan.

Para penyanyi rela tak di­bayar untuk tampil. “Ini se­bagai bentuk perjuangan ka­mi mendukung KPK,” ujar vokalis Slank, Kaka. “Insya Allah, kalau ada waktu, ka­mi akan datang pada setiap acara melawan korupsi.”. Tempo

kampanye anti koruptor





Antasari Tak Yakin Bibit-Chandra Terima Uang

12 11 2009

Update : 09-11-2009

Antasari Tak Yakin Bibit-Chandra Terima Uang

“ Keterangan memperkuat dugaan adanya reakyasa kasus”

JAKARTA — Mantan Ketua Ko­misi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar mengatakan testimoninya yang dipakai polisi untuk menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tak bernilai seba­gai alat bukti. “Testimoni itu masih de auditu (berdasarkan cerita orang lain) dan belum cukup,” katanya dalam jum­pa pers di kantor Dewan Per­timbangan Presiden kemarin.

Berbicara setelah dimintai keterangan oleh Tim 8, yang bertugas melakukan verifika­si fakta dalam kasus ini, An­tasari mengatakan keterang­an berdasar cerita Anggoro Widjojo itu pun tak disertai bukti konkret. “Anggoro ber­cerita seolah-olah yakin ada suap di KPK,” katanya.

Antasari bercerita, sejak awal ia tidak yakin anggota KPK menerima suap dari bos PT Ma­saro itu. “Saat itu saga tidak ya­kin. Dalam rekaman (dengan Anggoro) pun berkali-kali (sa­ys) menekankan,” katanya.

Rekaman percakapannya dengan Anggoro di Singapura itulah yang kemudian ditemu­kan polisi dalam laptop Anta­sari saat ia diperiksa dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasiudin Zulkarnaen.

Antasari Tak Yakin

“Penyidik bertanya soal rekaman konteksnya apa. Untuk ke­lengkapan administrasi, kami berikan laporan supaya pe­nyidikan berlanjut.”

Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution mengatakan kete­rangan Antasari itu memper­kuat indikasi adanya rekaya­sa. “Misalnya pemyataan An­tasari waktu dia bikin testi­moni, dia tidak percaya (Bibit dan Chandra terlibat). Ini kan bagus sekali,” katanya.

Banyaknya lubang dan ke­lemahan dalam tuduhan po­lisi juga dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis, anggo­ta Tim 8. “Masih banyak per­tanyaan yang belum terja­wab,” ujarnya. “Kalau cuma berdasar petunjuk yang ti­dak meyakinkan, kami agak khawatir dan ragu.”

Todung menyebutkan, sa­lad satu bukti dan petunjukyang tak cukup }mat ialah se­putar tudingan adanya suap dari Anggoro melalui Ary Mu­ladi kepada pimpinan KPK. “Aliran dana dari Ary Muladi tidak jelas. Ada nama Yulian­to yang disebut Ary sebagai perantara masih hilang. missing link,” ujarnya.

Hari ini rencananya Tim 8 akan memberikan rekomen­dasi mereka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Adnan Buyung maupun Todung enggan me­ngatakan apa isi kesimpulan dan saran mereka.

Soal kemungkinan polisi atau jaksa menerbitkan surat penghentian penyidikan atas kasus ini, Adnan menjawab­nya dengan diplomatis. “Apakah perkara yang masih ada missing link-nya masih bisa dibawa ke pengadilan?” katanya: “Buat apa buang waktu, tenaga, pikiran, dan mengecoh masyarakat. Orangnya pun tersiksa men­jadi terdakwa di pengadilan.”

Todung juga tak mau mene­gaskan soal penghentian pe­nyidikan ini. “Kalau kepolisi­an dan kejaksaan tidak bisa menjawab pertanyaan yang fundamental, akan menim­bulkan pertanyaan publik,” katanya. “Kami tidak bisa in­tervensi proses hukum. Polisi masih punya waktu untuk mendalami.” • Tempo








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.